Anies Kritik Mobil Listrik, Bos Startup Jawab Pakai Data "Demi Jabatan Kok Ndak Berhenti Fitnah"


Jakarta, SURYABERITA.COM
- Anies Kritik Mobil Listrik, Bos Startup Jawab Pakai Data "Demi Jabatan Kok Ndak Berhenti Fitnah".

Dan lagi-lagi Anies membuat gaduh, Anies Baswedan kini mengkritik kebijakan tentang subsidi mobil dan sepeda motor listrik pemerintah. 

Seketika Kritikan dari Anies tersebut disorot oleh bos Nafas industri dan startup yang fokus di bidang polusi udara. CEO Nafas Piotr Jakubowski membeberkan data lengkap soal polusi udara di RI dan dampak dari elektrifikasi kendaraan bermotor.

Jakubowski mengatakan lewat akun Twitternya dan menyatakan bahwa posisi Nafas sebagai satu-satunya startup yang bergerak di bidang polusi udara dan mendorongnya untuk berbagi opini merespons kritik Anies soal mobil listrik di indonesia ini.

Ia memaparkan data untuk menjawab tiga pertanyaan yang muncul dari wacana yang dilontarkan Anies. Pertama, kontribusi kendaraan bermotor yang menggunakan BBM dan listrik ke polusi udara berdasarkan data yang dihimpun Nafas.

"Nafas today, [punya] real-time data [dari] 180+ sensor di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali dan kota lain," katanya dikutip dari akun Twitternya, Rabu (10/5/2023).

Dia menjelaskan salah satu tipe polusi udara yang paling berbahaya di Indonesia adalah Particulate Matter 2.5, atau PM2.5. PM2.5 berbahaya karena ukuran "debunya" sangat kecil sehingga bisa masuk ke paru-paru. Laporan Air Quality Life Index tahun 2021 bahkan menyatakan polusi udara menurunkan harapan hidup di Indonesia 7 tahun lebih rendah.

"Semua yang bisa dibakar dan yang mempunyai asap, memproduksi polusi PM2.5," tegasnya.

Sumber polusi yang ada  di udara Indonesia ini termasuk tetapi tidak terbatas pada pembangkit listrik, pabrik industri berat, alat transportasi, hingga pembakaran sampah di area perumahan dan pemukiman warga. Karena strukturnya berupa partikel, jelasnya, sangat mahal dan sulit untuk mencari tahu secara pasti sumber polusi udara.

Oleh karena itu, menurut Jakubowski satu-satunya cara mengurangi polusi udara adalah mengurangi semua aktivitas penghasil polusi udara, dan siapapun pasti sangat setuju dengan yang seperti ini.

Kemudian, Jakubowski lanjut ke pertanyaan kedua yaitu "apakah statement pak Anies benar?" Pernyataan Anies yang ia sorot adalah, "Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik."

Jangan sampai membuat rakyat gaduh akan ketidak tahuan anis hanya asal mengungkapkan kata-kata tanpa mengetahui hal yang pastinya.

Kontribusi emisi polusi udara dari mobil sama motor JAUH lebih tinggi daripada bus TransJakartaPiotr Jakubowski, CEO Nafas ini membeberkan semuanya agar publik tidak mudah terenyuh.

Menurutnya, kendaraan listrik jelas punya emisi lebih rendah dibandingkan kendaraan bermesin cetus api bahkan dengan memperhitungkan batu bara sebagai sumber pasokan energi.

Ia kemudian memaparkan hasil perhitungan perbandingan emisi kendaraan listrik yang sudah dijual di Indonesia dibandingkan dengan kendaraan bensin, berdasarkan sumber pasokan listrik (batu bara, gas, dan kombinasi/CCGT).

Hyundai Ioniq, menurut perhitungannya, mengeluarkan 6-60 persen emisi lebih rendah, Mercedes EQS lebih rendah emisi 27-70 persen, sedangkan motor Alva One 51-80 persen lebih rendah emisi.

"Dengan transisi sumber daya kepada yang lebih ramah lingkungan, mobil listrik dengan cara otomatis jadi lebih ramah lingkungan juga. Intinya tidak harus upgrade lagi."

Kemudian, dia membandingkan emisi kendaraan pribadi dan kendaraan umum di Jakarta berdasarkan jumlah. Menurut data Jakubowski, jumlah bus Transjakarta adalah 5.843 dibanding 3,7 juta unit mobil dan 17 juta unit sepeda motor.

"Kontribusi emisi polusi udara dari mobil sama motor JAUH lebih tinggi daripada bus TransJakarta. Subsidi EV untuk kendaraan pribadi - motor dan mobil - bisa jauh lebih berpengaruh kepada pengurangan polusi udara dari sektor transportasi dibandingkan dengan [subsidi] kendaraan publik. It's just a numbers game," katanya.

Kemudian Jakubowski mencoba membahas kenapa pernyataan Anies jadi membuat bingung, terutama kalimat, "Emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak."

Menurutnya, perhitungan per penumpang membuat rancu.

"Untuk menjawab pertanyaan 'UNTUK MENGURANGI POLUSI UDARA, apakah lebih baik kasih subsidi ke EV kendaraan publik atau EV kendaraan pribadi?' Jelas. Jumlah kendaraan pribadi jauh lebih banyak dan jauh lebih berkontribusi kepada polusi udara," kata Jakubowski. "Sudah terbukti bahwa hampir SEMUA daerah dekat kota besar terpapar polusi yang tinggi. Artinya, harus kita mendorong elektrifikasi kendaraan secepat mungkin."
Kritik Anies soal subsidi mobil listrik

Sebelumnya, Anies Baswedan mengkiritik kebijakan pemerintah yang tak tepat sasaran. Yakni pemberian subsidi kepada pembeli mobil listrik. Hal itu dikatakan Anies dalam Pidatonya di acara Pengukuhan Amanat Nasional, Minggu (7/5/2023).

Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup.

"Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi. betul?" tegas Anies dalam Pidatonya.

Anies menghitung, bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

"Emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi, karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," ungkap Anies.

Ditambah, kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada digarasinya, maka akan menambah mobil di jalanan.

"Sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimilik negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan media sosial," tandas dia.

0 Komentar